Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal provinsi DKI Jakarta, berdasarkan penetapan KPU DKI Jakarta adalah sebanyak 35 orang, dan dari ke 35 orang calon tersebut, hanya 1 orang yang merupakan warga non DKI Jakarta, yakni Santo Dewatmoko yang berasal dari Kota Bandung Jawa Barat, sedangkan yang lainnya adalah warga DKI Jakarta.
Rekapitulasi daftar pemilih sementara untuk Pemilu tahun 2014 ditingkat Provinsi DKI Jakarta, akan dilaksanakan siang hari ini (15 Juli 2013) dikantor KPU DKI Jakarta, akan turut hadir mengikuti rapat rekapitulasi DPS tersebut Bawaslu DKI Jakarta. Sementara berdasarkan pernyataan anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, sebagaimana dilansir banyak media kemarin (14 Juli 2013), mengatakan bahwa rekapitulasi sementara jumlah pemilih nasional berjumlah 173 juta orang pemilih.
KPU DKI Jakarta telah melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu tahun 2014, dengan mekanisme penetapan tersebut melalui pleno disetiap kantor PPS se-DKI jakarta, pada 10 Juli 2013 kemarin. Waktu pelaksanaan pleno di PPS bersifat variatif tergantung kesiapan data pemilih yang disediakan oleh PPK setelah dilakukan penginputan data ke SIDALIH KPU.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan 35 nama calon Anggota DPD DKI Jakarta pada Sabtu 6 Juli 2013, dan dua diantara ke-35 nama tersebut terdapat dua tokoh senior PDI Perjuangan, yakni Sabam Sirait dan Sayogo Hendrosubroto. Sabam Sirait yang adalah ayah kandung dari Maruarar Sirait (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan), pernah menjadi Anggota DPR RI beberapa periode lalu, sedangkan Sayogo Hendrosubroto pernah menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2009 lalu, dan juga dia pernah menjadi Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.
KPU DKI Jakarta jam 2 siang tadi (6 Juli 2013) melakukan Pleno Terbuka pengumuman hasil verifikasi akhir terhadap 45 orang bakal calon DPD DKI Jakarta, dan sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta Fadil, bahwa akhirnya diputuskan 10 orang bakal calon KPU DKI Jakarta dinyatakan gagal alias kandas untuk menjadi Calon DPD DKI Jakarta.
KPU DKI Jakarta jam 2 siang tadi (6 Juli 2013) di Hotel Morrisey Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, melakukan Pleno Terbuka penyerahan Berita Acara hasil akhir verifikasi (administrasi dan faktual) terhadap 45 orang calon DPD DKI Jakarta untuk Pemilu 2014.
RUU Ormas yang beberapa bulan terakhir marak mewarnai wacana publik, baik dalam forum-forum diskusi maupun pemberitaan media massa, akhirnya oleh DPR RI melalui Rapat Paripurna pada 2 Juli 2013 kemarin, disahkan menjadi Undang-undang untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1985.
Pengesahan RUU Ormas tersebut mengejutkan banyak kalangan, mengingat tidak sedikit pihak yang berkeberatan terhadap RUU tersebut, sebut saja organisasi sebesar Muhammadyah dan Nadhlatul Ulama termasuk yang secara tegas meminta RUU Ormas dibatalkan.
Partai Hanura sebagai salah satu peserta Pemilu tahun 2014, sejak hari MInggu lalu (30 Juni 2013) melakukan Pembekalan bagi Calon Anggota DPR RI, sekaligus juga pelantikan Bappilu Partai Hanura.
Pembekalan diikuti 700 orang Caleg Partai Hanura untuk DPR RI, dengan materi fokus kepada metoda dan cara efektif penggunaan media, narasumber pembekalan diantaranya diisi oleh para profesional bidanga penyiaran yang berasal dari Grup MNC.
Geliat pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekalipun masih jauh waktunya, namun beberapa bulan terakhir ini, nampak semakin marak pemberitaan maupun aktifitas yang mengindikasikan hasrat seseorang maupun pihak tertentu, untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.
Saat ini tahapan penyelenggaraan Pemilu masih tahapan untuk pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sementara yang masih berjalan adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual ulang bagi calon DPD.
Pusat Penelitian Politik LIPI memandang perlu menyampaikan beberapa alasan penting untuk menolak Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakatan (RUU Ormas),draft versi 28 Juni 2013, yang saat ini tengah hendak disahkan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah, dengan alasan sebagai berikut: