Anis Matta Sekjen PKS: Usulan dana aspirasi, tidak rasional
Submitted by admin on Thu, 10/06/2010 - 14:54
Polemik tentang dana aspirasi anggota DPR RI per daerah pemilihan, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar beberapa waktu lau, hingga kini masih menjadi perdebatan dikalangan dewan.
Usulan yang telah mampu menggoyahkan keutuhan Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung SBY, hingga hari ini, masih membuat anggota DPR RI yang bergabung dalam Setgab Koalisi, masih terus silang pendapat.
Kemenangan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono dalam Pemilukada Surabaya 2 Juni 2010 lalu, dengan mengantongi angka kemenangan sebesar 38.53% suara, sebenarnya mengandung kerawanan politik yang dapat menghambat pelaksanaan kerjanya kelak sebagai Walikota-Wakil Walikota.
Pemilukada Surabaya telah berlangsung pada 2 Juni 2010 lalu, KPU Surabaya telah menetapkan pasangan Tri Rismaharini-Bambang Dwi Hartono sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015.
Pemilukada Surabaya sudah menghasilkan pemimpin baru kota pahlawan tersebut, yakni pasangan Tri Rismaharini sebagai Walikota terpilih dan Bambang Dwi Hartono sebagai Wakil Walikota terpilih, mereka telah ditetapkan oleh KPU Surabaya setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara.
Bola panas yang digelindingkan oleh Partai Golkar, 'dana aspirasi 15 milyar rupiah per dapil', semakin menjadi pertarungan internal bagi partai-partai dalam parlemen pendukung koalisi SBY.
Proyek pembangunan Kanal Banjir Timur-KBT (sebelumnya sering disebut sebagai Banjir Kanal Timur-BKT) yang dimaksudkan untuk mengendalikan bahaya banjir, sebagai 'bencana alam' yang rutin dialami oleh wilayah DKI Jakarta, hingga kini meski sudah menunjukkan perkembangan yang nyata, dan semakin nampak hasil akhir dari KBT tersebut, namun demikian masih ada hambatan yang dialami pelaksana pembangunan KBT khususnya, yakni terkait pembebasan lahan.
Aksi solidaritas rakyat Indonesia terhadap penderitaan dan perjuangan Palestina, masih tetap membara, khususnya masyarakat di Ibukota.
Partai Golkar semakin memperjelas persiapannya menuju pemenangan pada Pemilu 2014 nanti, dengan kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional Legislator, yang diadakan di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, pada 5-6 Juni 2010.
Satu lagi daerah akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah di wilayahnya, yakni Kabupaten Halmahera Utara, di Provinsi Maluku Utara. Pemilukada yang membutuhkan anggaran 13.1 milyar rupiah ini, meski sudah mempunyai ketetapan tanggal pelaksanaan, ternyata menimbulkan polemik.